Dipakai Infrastruktur, DPR: Menkeu Wajib Keluarkan Dana Haji

Indonesiaplus.id – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani harus segera mengeluarkan dana haji yang dipakai untuk infrastruktur. Sebab, pemerintah Arab Saudi menambahkan kuota bagi 10.000 jamaah haji untuk Indonesia.

“Saya kira kalau memang ada tambahan 10.000 kuota haji, maka Menteri Keuangan dan Menteri Agama wajib untuk mengeluarkan dana haji,” kata anggota Komisi XI DPR, Moh Nizar Zahro, Jumat (26/4/2019).

Masyarakat sudah bayar diawal ketika ingin berangkat ibadah haji misalkan Rp 25 juta dan pelunasan kira-kira Rp 10 juta atau Rp 15 juta. Orang yang mau haji juga ada yang menunggu antrean antara 15-20 tahun.

“Dana orang haji waiting list itu ada Rp 90 triliun. Buat apa Menkeu masih pusing dana tinggal tarik aja yang waiting list. Sehingga harus dilengkapi dan pemerintah wajib untuk memberangkatkan tambahan kuota 10 ribu,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengatakan, dana BPKH berkecukupan dan aman. Laman bpkh.go.id, dana yang dikelola BPKH hingga April ini mencapai Rp 115 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dalam setahun.

Dana tersebut telah ditempatkan dan diinvestasikan melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang aman dan optimal. BPKH memproyeksikan nilai manfaat Rp7,3 Triliun yang akan digunakan untuk membiayai biaya operasional haji tahun 2019.

Penambahan kuota 10 ribu jamaah haji, BPKH mendukung pembiayaan melalui efisiensi pengadaan Saudi Arabia Riyal (SAR) senilai Rp65 miliar dan optimalisasi nilai manfaat Rp 55 miliar.

Total kebutuhan biaya Rp353,7 miliar, BPKH akan memberikan kontribusi Rp120 miliar, sisanya Rp 50 miliar dari efisiensi operasional haji oleh Kemenag dan Rp183,7 miliar dari APBN.[sal]

Sumber Berita: http://www.indonesiaplus.id/economy/4029-dipakai-infrastruktur,-dpr-menkeu-wajib-keluarkan-dana-haji