Gerindra Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

JAKARTA – Partai Gerindra tidak mempersoalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi larangan terhadap mantan narapidana menjadi calon legislatif (caleg). Peraturan itu justru dinilai positif untuk melahirkan anggota legislatif yang bersih dan berintegritas.

Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro mengatakan, sikap Gerindra tegas selalu mendukung dan menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya adalah mendukung larangan mantan narapidana korupsi nyaleg sebagaimana diatur oleh KPU, selaku lembaga penyelenggara pemilu.

“Sikap Gerindra jelas dari dulu, salah satu partai yang selalu membela KPK, menguatkan KPK adalah Gerindra. tanggapan Gerindra terkait peraturan yang dikeluarkan KPU mendukung, silakan dilaksanakan,” kata Nizar kepada Okezone, Sabtu (7/7/2018).

Nizar melanjutkan, bagi yang merasa dirugikan dengan adanya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu silahkan mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Agung. Termasuk kader Gerindra M Taufik yang terancam gagal nyaleg karena berstatus mantan narapidana korupsi.

“Begini, jangan satu orang lalu digeneralkan ke partai. Kalau Gerindra tidak akan menggugat, tapi kalau perseorangan saya enggak tahu,” ucapnya.

Nizar kembali menegaskan, Gerindra sudah tidak ada masalah dengan larangan mantan narapidana nyaleg, justru yang menjadi soal itu adalah adanya aturan yang mengharuskan Kepala Desa mundur apabila mendaftar sebagai caleg, sementara seorang menteri hanya cukup cuti.

“Masukan bagi KPU adalah adanya diskriminasi, kalau Menteri itu tidak mundur, cukup cuti sedangkan Kepala Desa diwajibkan mundur. Apa bedanya Kepala Desa denga Menteri, ini yang menjadi keluhan Kepala Desa yang ingin berkiprah sebagai caleg,” pungkasnya.

(wal)