Kecewa Penggelembungan Suara Pemilu 2019, Gerindra Bawa Kasus Hilangnya Suara ke Mahkamah Konstitusi

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Pamekasan Madura, dalam Pemilu 2019 diungkap oleh Partai Gerindra.

Ini suara Partai Gerindra dan atau suara calon legislatif (Caleg) yang diusungnya tiba-tiba hilang dan berkurang ketika proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), alias tingkat kecamatan, hingga rekaptitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan oleh KPU Pamekasan.

Ironisnya, suara tersebut diduga malah pindah ke partai lain mapun caleg dari partai lain.

Kecewa dengan hilangnya suara partai dan caleg yang diusungnya, Partai Gerindra menyatakan akan melaporkan kasus dugaan penggelembungan suara tersebut ke KPU Jatim, dan meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Jika tetap tidak diindahkan, Partai Gerindra akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Hal itu ditegaskan oleh Bendahara DPC Partai Gerindra Pamekasan Madura, Khairul Kalam.

Menurut Khairul Kalam, pihaknya mengaku sangat kecewa atas berlangsungnya proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat PPK (Kecamatan) dan tingkat Kabupaten Pamekasan.

Dirinya kecewa lantaran ditemukannya banyak kecurangan penggelembungan suara yang terjadi di tingkat PPK dan di tingkat kabupaten saat dilakukan proses rekapitulasi.

Khairul Kalam menyebut, banyak data perolehan rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang tidak sesuai alias bergeser ke partai lain dan ke caleg lain.

“Terkait dengan proses rekapitulasi pemilu 2019 untuk tingkat DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kota/kabupaten kami nyatakan kecewa karena banyak terjadi kecurangan,” kata Khairul Kalam kepada TribunMadura.com, Rabu (8/5/2019).

Lebih lanjut, Khairul Kalam menduga, banyak permain kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 2019 baik ditingkat kabupaten dan ditingkat PPK (kecamatan).

Khairul Kalam menyebut, contoh penggelembungan suara terjadi dari seorang caleg Partai PDIP di Kecamatan Larangan.

“Caleg DPR RI atas nama MH Said Abdullah dari data DA1 itu dapat suara sebanyak 1.586. Ternyata ketika direkap di tingkat kabupaten itu malah berubah, suaranya di DB 1 mencapai 3.486 suara,” ujar Khairul Kalam.

“Jadi ada tambahan suara itu sekitar 1.900. Jadi kami dari Partai Politik itu bertanya, dari mana suara tambahan itu diperoleh?” katanya menambahi.

Sebaliknya, kata Khairul Kalam, pihaknya selaku perwakilan dari Partai Gerindra sangat menyayangkan terhadap kurangnya suara yang dimiliki oleh Partai Gerindra.

“Seperti di Kecamatan Pegantenan, di Kecamatan Pegantenan itu suara caleg nomor urut 1 untuk DPR RI atas nama Mohammad Nizar Zahro dari data DA1 memperoleh suara sebanyak 16.228, ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten DB1 yang keluar di Kabupaten menjadi 13.841,” beber Khairul Kalam.

“Jadi ada suara hilang kurang lebih sebanyak 2.387 suara, nah ini persoalan dari kami yang mencoba membandingkan dua partai politik berdasarkan data yang kita miliki dari Partai Gerindra berdasarakan DA1 dan DB1. Itu saja sudah terjadi kecurangan yang fatal,” keluhnya.

Atas dasar kecurangan tersebut, Khairul Kalam mengungkapkan banyak persoalan kecurangan yang terjadi pada berlangsungnya proses rekapitulasi, terutama berpindahnya suara caleg dari satu caleg ke caleg yang lain dan dari satu partai ke partai yang lain.

“Ini jelas merupakan konspirasi jahat yang dilakukan olek KPUD Pamekasan dengan penyelenggara di tingkat PPK,” ucap Khairul Kalam.

Khairul Kalam mengaku, secara prosedural akan mengawal persoalan kecurangan tersebut untuk melaporkan ke tingkat KPUD Jatim / provinsi.

“Harapan kami dari beberapa partai politik saat kami melakukan komunikasi yang jelas kami sudah merasa dirugikan dengan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh KPU dan PPK,”  ucap dia.

“Untuk di Kabupaten Pamekasan, kami meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” tambah dia.

Khairul Kalam mengungkapkan, kecurangan manipulasi data dan penggelembungan suara tersebut sangat jelas terjadi.

“Kita akan melaporkan secara prosedural. Kami akan melapor ke KPU Provinsi Jawa Timur dan kemudian kalau akhirnya kita sudah mentok, persoalan ini akan kami bawa ke MK (mahkamah konstitusi),” kecam Khairul Kalam.

“Kita dengan beberapa partai politik yang lain menjadi korban kebiadaban dari KPU Kabupaten Pamekasan dan Panitia PPK,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunmadura.com dengan judul Kecewa Penggelembungan Suara Pemilu 2019, Gerindra Bawa Kasus Hilangnya Suara ke Mahkamah Konstitusi, http://madura.tribunnews.com/2019/05/08/kecewa-penggelembungan-suara-pemilu-2019-gerindra-bawa-kasus-hilangnya-ke-suara-mahkamah-konstitusi.

Penulis: Kuswanto Ferdian           

Editor: Mujib Anwar