Save Honorer K2: Waspadai Niat Jahat Solusi PPPK

Oleh : Moh. Nizar Zahro
(Komisi X Fraksi Partai Gerindra DPR RI/Ketua Umum SATRIA GERINDRA)

Akhirnya Peraturan Pemerintah (PP) PPPK resmi diluncurkan sebagai senjata untuk meredam gelombang aksi honorer K2. Selamat datang Peraturan Pemerintah (PP), selamat tinggal revisi UU ASN. Sebelumnya, DPR dan Honorer K2 menghendaki revisi UU ASN untuk mengakomodasi honorer K2 yang berusia lebih dari 35 tahun. Tapi pemerintah lebih memilih mengeluarkan PP P3K.

PP PPPK yang dimaksud adalah PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan keluarnya PP ini, maka pupus sudah harapan Honorer K2 menjadi PNS. Janji Jokowi untuk mengangkat honorer K2 menjadi PNS sudah tidak mungkin terpenuhi lagi. Jika masih ada yang percaya Jokowi, resiko tanggung sendiri.

 Gambar: Ilustrasi Demo K2

Mari kita cermati PP PPPK produk rejim Jokowi, apakah menguntungkan honorer K2 ataukah makin menenggelamkan honorer K2 dalam jurang ketidakpastian.

Ada beberapa poin yang bisa dikritisi. Pertama, soal seleksi, ternyata honorer K2 tidak mendapatkan prioritas. Pasal 6 berbunyi : “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.” Bagaimana nasib honorer K2 jika tidak lulus tes seleksi? Pemerintah harus memberi kejelasan soal ini.

Kedua, soal masa kontrak kerja. Pasal 37 ayat 1 berbunyi :”Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja”. Masa kontrak 1 tahun menjadikan posisi Honorer K2 sangat lemah. Bisa saja di tahun-tahun berikutnya posisinya dicoret tanpa alasan yang jelas. Mestinya bagi Honorer K2 masa kontraknya berlaku sebagaimana PNS.

Ketiga, memiliki sertifikasi profesi. Pasal 16 huruf (f) berbunyi :”memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan;”. Artinya, bila guru honorer K2 tidak memiliki sertifikat sebagai pendidik maka siap-siap gigit jari. Menurut catatan IGI (Ikatan Guru Indonesia), jumlah guru honorer K2 yang memiliki sertifikat pendidik masih sangat sedikit.

Keempat, soal PHK. Bab IX menjelaskan PHK yang bisa dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya P3K dianggap tidak memenuhi target, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 60 ayat 1 : “PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan
pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja. Pasal ini memposisikan PPPK layaknya pekerja outsourcing yang bisa dipecat kapan saja.

Secara keseluruhan, PP PPPK sangat merugikan honorer K2. Serba tidak jelas. Ketidakjelasan penerimaan, seleksi, masa kontrak, dan ironisnya kapan saja bisa di-PHK. PP PPPK layak ditolak karena bukan solusi seperti yang diharapkan honorer K2, tapi sebuah jebakan yang bisa memperpanjang ketidakjelasan nasib honorer K2. Waspadai niat jahat PP PPPK.

Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya mengangkat seluruh honorer K2 menjadi PNS. PP PPPK hanya layak untuk pengangkatan pegawai baru, sementara honorer K2 sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Pengabdian yang layak diganjar dengan pengangkatan sebagai PNS.

Alasan kekurangan anggaran sudah tidak bisa diterima lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan negara sampai akhir tahun akan melampui target APBN. penerimaan negara bisa mencapai Rp 1.936 triliun, lebih tinggi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.894 triliun. Kalau untuk infrastruktur pemerintah bisa mencari uang kemana pun, tetapi bila untuk honorer K2 selalu dikatakan tidak ada uang, padahal uangnya ada. Tolak PP PPPK, angkat semua honorer K2 menjadi PNS sesuai janji Jokowi.