Tarif Harus Pro-Rakyat

INDOPOS.CO.ID – Maskapai nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier Association (INACA) sepakat menurunkan harga tiket pesawat domestik, kemarin (13/1). Meski demikian, ada beberapa rute yang harga tiketnya masih mahal. Penelusuran INDOPOS di agen travel online pada Minggu, (13/1) malam, rute yang masih terbilang tinggi antara lain rute Jakarta-Banda Aceh (direct), Jakarta-Medan (direct), Jakarta-Padang (direct), Jakarta-Balikpapan (direct), Jakarta-Banjarmasin (direct), dan Jakarta-Makassar (direct).

Sebelumnya, masyarakat atau konsumen transportasi udara beberapa hari belakangan banyak mengeluhkan harga tiket rute domestik yang terbilang tinggi. Bahkan sempat viral di media sosial (medsos) untuk penerbangan ke Jakarta lebih murah naik melalui luar negeri. Warga Aceh yang ingin ke ibu kota dikabarkan  banyak yang membuat paspor. Fenomena ini terjadi lantaran menggunakan pesawat rute ke Kuala Lumpur (KL), Malaysia menuju Jakarta tarifnya lebih murah daripada langsung ke Jakarta.

Kalangan DPR pun meminta kenaikan harga tiket pesawat domestik harus dirasionalisasikan. ”Tarif transportasi udara yang diberlakukan harus berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai memberatkan penumpang,” tegas Fadhlullah, anggota Komisi VI DPR RI saat dihubungi, kemarin (13/1/2019).

“Artinya, harga tiket pesawat harus benar-benar dirasionalkan dengan jarak tempuh, sebab harga tiket dalam sepekan terakhir ini naik drastic, khususnya untuk penerbangan domestik,” ujarnya.

Politikus Daerah Pemilihan (Dapil) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu menuturkan, masyarakat, khususnya Aceh ada yang mengambil rute penerbangan menuju Malaysia untuk bertolak ke Jakarta atau daerah lainnya karena harga tiket domestik yang naik signifikan.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus tegas memantau dan mengatur tarif angkutan udara, sehingga harga tiket yang dijual tetap pada batas standar dan wajar.

Politikus Gerindra itu juga menilai harga tiket pesawat domestik akhir-akhir ini sudah di luar kewajaran, sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk menanggapi persoalan tersebut. “Transportasi udara merupakan salah satu sarana pendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mendukung kemajuan sektor pariwisata. Jika transportasinya mahal, maka orang yang akan berkunjung akan pikir panjang,” katanya.

Ketua DPP Partai Gerindra, yang juga mantan Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro secara tegas menyebutkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat karena tidak ada kendali dari pemerintah. “Meski UU No 1/2009 tentang Penerbangan membatasi tarif bawah dan atas yang membuka peluang bagi pengelola sebuah armada untuk memainkan harga sedemikian rupa, tapi pemerintah harus tetap melakukan kendali, khususnya Kementerian Perhubungan,” katanya kepada INDOPOS di Jakarta, kemarin.

Nizar menerangkan, fenomena masyarakat Aceh yang memilih untuk lewat Malaysia apabila mau ke Jakarta merupakan bukti tidak adanya kendali yang jelas dari pemerintah. “Seharusnya Aceh sebagai bagian dari negera kita diberi perhatian penuh dalam sistem penerbangan dalam kategori domestik. Ini untuk tidak melebihi harga tiket ke luar negeri, kendati secara jarak misalkan lebih dekat,” tegasnya.

Dari tidak adanya kendali ini, bahkan hanya karena bermaksud untuk meraup hasil dengan jumlah penumpang yang banyak, kata Nizar, manajemen sebuah penerbangan telah mengorbankan biaya kos lain-lain seperti jaminan keselamatan dengan menampilkan harga yang murah.  Bukti lain dari tidak adanya pengendalian yang jelas dari pemerintah, yakni fenomena soal biaya bagasi yang dibebankan dalam tiket. “Sehingga penumpang seakan murah dengan harga tiket, tetapi akhirnya dibebani biaya bagasi,” terangnya.

Nizar yang saat ini duduk di Komisi X DPR RI turut menjelaskan, fenomena tersebut tidak bisa dipisahkan dari dinamika bisnis penerbangan, dimana rute yang dilalui banyak penumpang bakal menciptakan harga yang kompetitif.  “Rute gemuk tersebut akan dilayani banyak maskapai penerbangan. Jadi demand (permintaan)-nya banyak, suplainya juga banyak, maka dengan sendirinya akan berlaku perang harga. Itulah yang menyebabkan harga tiket Kuala Lumpur-Jakarta lebih murah dibandingkan dengan Medan-Jakarta,” ungkapnya.


Menyikapi permasalahan tersebut, maka secara ekonomis yang paling dirugikan adalah maskapai domestik yang melayani Banda Aceh, Medan, dan Jakarta. Namun untuk mengatasinya, lanjut Nizar, tidak bisa hanya diserahkan kepada maskapai penerbangan saja. Perlu partisipasi semua pihak bagaimana caranya agar rute Banda Aceh-Jakarta atau Banda Aceh-Medan-Jakarta bisa menjadi rute yang gemuk. “Misalnya perlu upaya pemda untuk menggalakkan pariwisata atau pusat-pusat bisnis, sehingga dengan sendirinya akan menciptakan rute yang gemuk, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan harga yang kompetitif dan ekonomis,” tandasnya.

Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti sikap asosiasi yang sepakat menurunkan harga tiket penerbangan domestik, menyusul lembaga tersebut menganggap keputusan sebelumnya untuk menaikkan tarif mengejutkan masyarakat. “Jika mau menaikkan tarif, idealnya maskapai menaikkan tarif secara bertahap. Jangan terlalu signifikan besarannya, sehingga masyarakat tidak kaget seperti sekarang,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi saat dihubungi, kemarin.

YLKI menilai, pada beberapa waktu lalu maskapai penerbangan terlalu besar menaikkan harga tiket pesawat, besarannya mencapai 85 persen dari harga normal. “Tentu saja masyarakat kaget,” kata Tulus.

Kenaikan harga tiket pesawat semakin membebani konsumen karena sejumlah maskapai penerbangan bertarif biaya murah tidak lagi menggratiskan biaya bagasi. Untuk beberapa rute penerbangan, biaya bagasi bisa menjadi lebih mahal daripada harga tiket pesawat.

Untuk menjawab polemik harga tiket pesawat ini, YLKI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengatur besaran bagasi berbayar agar tarifnya tidak melampaui batas maksimum tarif pesawat dengan kategori layanan medium (medium services).

YLKI juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif untuk industri penerbangan nasional agar harga tiket pesawat tetap terjangkau konsumen. Harga tiket pesawat yang terjangkau diyakini tidak mengganggu mobilitas dan perekonomian nasional, terutama untuk sektor pariwisata. “Ironis kan kalau warga Indonesia malah berwisata ke luar negeri karena tarif pesawatnya lebih murah,” ujar Tulus.

Alvin Lie, pengamat penerbangan mengatakan, jika diamati durasi terbang untuk penerbangan yang transit KUL (Kuala Lumpur) pada umumnya di atas 10 jam. ”Akibatnya, waktu satu hari terbuang untuk transit,” katanya kepada INDOPOS, kemarin.

Selain itu, kata Alvin Lie, tiket rute internasional tidak diatur batas bawah & batas atas sesuai Permenhub No 14/2016. Harga mengikuti mekanisme pasar bebas. Jadi tidak ada perlindungan bagi konsumen (batas atas) dan perlindungan bagi airline (batas bawah). Kemudian, tidak tertutup kemungkinan predatory pricing dan cut loss dimana airlines saling banting harga sekadar mengisi kursi daripada kosong. Harga tiket internasional yang dijual dibawah cost, dikompensasi dari harga tiket lainnya yang dijual dengan harga sangat tinggi atau melampaui batas atas dalam penerbangan domestik.

”Plus harga avtur di negara-negara tetangga kita sekitar 20 persen sampai 30 persen lebih murah daripada harga avtur di Indonesia. Negara tetangga lebih murah. Padahal biaya avtur bisa mencapai 40 persen dari biaya opersional penerbangan per jam,” tandasnya.

Menhub Bersikap

Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku pihaknya sudah memanggil direktur-direktur maskapai. Pertemuan itu berkaitan dengan mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik yang terjadi bekalangan ini. “Saya hari ini (kemarin, Red) pukul 11.00 WIB memanggil semua direktur (maskapai, Red). Saya pertanyakan mengapa ada kenaikan (harga tiket, Red). Dan beberapa hari lalu, saya sudah meminta kepada mereka untuk menurunkan tarif-tarif itu,” katanya di Jakarta Barat, Minggu (13/1).

Menurut Budi, saat ini tarif-tarif tiket pesawat tersebut memang telah naik menuju tarif batas atas. Namun, tarif tersebut sekarang belum melebihi tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah.

Budi mengaku prihatin atas adanya kenaikan harga tiket tersebut. Tetapi ia juga meminta masyarakat untuk melihat kenaikan tarif ini secara global. Budi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai kondisi tarif pesawat yang mahal tersebut. Ia telah meminta salah satu pemilik maskapai, yakni Lion Air Grup untuk bisa menertibkan tarif-tarif tersebut. “Saya minta mereka untuk melakukan kenaikan secara lebih bijaksana, lebih wise, bahwa ada akibat-akibatnya kami akan coba tertibkan,” tukasnya.

Budi turut merespons positif langkah Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang menurunkan harga tiket pesawat. “Jadi kalau waktunya saya serahkan pada mereka. Tapi yang pasti saya mengapresiasi INACA sudah memberikan suatu solusi atas apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Insya Allah tarif tersebut merupakan tarif yang cukup baik,” imbuhnya.

Budi mengatakan, persoalan tersebut sudah didiskusikan dengan INACA. “Dari diskusi itu, kami minta ke INACA untuk melakukan peninjauan kembali tarif yang telah ditetapkan,” ujarnya. (aen/dil/ant/wok)

Sumber berita: https://www.indopos.co.id/read/2019/01/14/161812/tarif-harus-pro-rakyat